KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2013 JENJANG Sekolah Menengah Pertama/Luar Biasa

Pengertian DAK Pendidikan Dasar

Biaya Pendidikan


• DAK Bidang Biaya Pendidikan Dasar adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.
• Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN
Dasar Hukum Dana Alokasi Khusus Bidang pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat dalam Permendikbud Nomor 12 Tahun 2013 dan peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 17809/A/LL/2013 tanggal 22 Maret 2013.

Kebijakan DAK Bidang Pendidikan Dasar 2013

1. DAK Bidang Pendidikan Dasar dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu dan merata dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimum dan secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
2. Sasaran program DAK Bidang Pendidikan Dasar untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB baik negeri maupun swasta.
3.Alokasi DAK Bidang Pendidikan Dasar per daerah dan pedoman umum DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2013
4.Kegiatan DAK bidang pendidikan Dasar Jenjang SD/SDLB diarahkan untuk:
a.rehabilitasi ruang kelas rusak sedang;
b.pembangunan perpustakaan;
c.pengadaan peralatan pendidikan.
1)peralatan pendidikan Matematika;
2)peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
3)peralatan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
4)peralatan pendidikan Bahasa;
5)peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan/atau
6)peralatan pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan.

5. Kegiatan DAK bidang pendidikan Dasar jenjang SMP/SMPLB diarahkan untuk:
a.penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 sehingga seluruh peserta didik kelas VII terpenuhi kebutuhan bukunya.
b.rehabilitasi ruang beajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang; pembangunan ruang kelas baru; pembangunan perpustakaan; pembangunan ruang belajar lainnya.
c.pengadaan peralatan pendidikan yang terdiri dari peralatan IPS , Matematika, peralatan laboratorium IPA, peralatan laboratorium Bahasa, dan peralatan olah raga.

biaya pendidikan






Target Yang akan dicapai
Jenjang SD/SDLB adalah:
1.tercapainya kebutuhan ruang kelas yang layak;
2.tersedianya ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan
3.tersedianya peralatan pendidikan yang memadai.

Jenjang SMP/SMPLB adalah:
1.tersedianya buku teks pelajaran sesuai kurikulum 2013 sehingga seluruh peserta didik kelas VII terpenuhi kebutuhan bukunya;
2.bertambahnya ruang belajar dalam kondisi layak sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar;
3.bertambahnya ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya; dan
4.bertambahnya sarana pendidikan penunjang peningkatan mutu pendidikan.

Penggandaan dan distribusi Buku Teks Pelajaran sesuai kurikulum 2013 menggunakan mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang untuk jenjang SD/SDLB, rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan paling rendah rusak sedang untuk jenjang SMP/SMPLB, pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, atau pembangunan ruang belajar lainnya beserta perabotnya menggunakan mekanisme Swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai Pasal 3, Pasal 26, Pasal 28, dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang diberi nama Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.