Terlebih dahulu perlu dipahami pengertian negara maritim, mengingat adanya pandangan bahwa meskipun Indonesia mempunyai sejumlah prasyarat buat menjadi kekuatan maritim, sebagaimana yang ditetapkan oleh para ahli strategi maritim misalnya Alfred Thayer Mahan & Geoffrey Till,

akan tetapi sampai ketika ini Indonesia belum menjadi negara maritim. Status Indonesia barulah sebatas negara kepulauan sehabis berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 pada 16 November 1994. Pakar Hukum Laut Hasjim Djalal mengemukakan bahwa negara maritim tidak sama menggunakan negara kepulauan.

Negara maritim adalah negara yg bisa memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut

mungkin nir punya poly bahari, namun memiliki kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, alat-alat, & lain-lain buat mengelola & memanfaatkan bahari tadi, baik ruangnya juga kekayaan alamnya dan letaknya yg strategis. Oleh karenanya, poly negara kepulauan atau negara pulau yang nir atau belum menjadi negara maritim karena belum bisa memanfaatkan bahari yang telah berada pada dalam kekuasaannya. Sebaliknya, poly negara yg tidak mempunyai laut atau lautnya sangat sedikit namun bisa memanfaatkan bahari tadi buat kepentingannya, contohnya Singapura. Negeri Belanda yang lautnya sangat kecil sanggup menjelajahi Samudera Hindia dan

menjajah Indonesia sampai ratusan tahun.

Indonesia, menurut Hasjim Djalal, adalah negara kepulauan yang kini sedang menuju

balik atau bercita-cita menjadi negara maritim karena di masa lalu pernah menjadi

negara maritim misalnya pada zaman Sriwijaya & Majapahit. Di masa itu, bangsa Indonesia

malah menjelajah jauh sampai ke Afrika Timur (Madagaskar) & ke Pasifik Selatan.

Ini merupakan, apabila Indonesia ingin sebagai poros maritim dunia, terlebih dahulu Indonesia wajib berupaya menjadi negara maritim. Untuk menjadi negara maritim, berdasarkan Hasjim Djalal, Indonesia harus sanggup mengelola dan memanfaatkan kekayaan dan ruang lautnya, diantaranya:

  1. mengenal berbagai jenis laut Indonesia dengan berbagai ketentuannya;
  2. mengenal dan menghormati hak-hak internasional atas perairan Indonesia;
  3. mampu menghapus praktik ilegal dan mencegah segala macam bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan juga di daerah kewenangannya;
  4. mampu menetapkan dan mengelola perbatasan maritim dengan negara tetangga dan menjaga keamanannya;
  5. mampu menjaga keselamatan pelayaran yang melalui perairan Indonesia;
  6. mampu memanfaatkan kekayaan alam dan ruang di luar perairan Indonesia seperti di laut bebas dan di dasar laut internasional.

Singkatnya, negara maritim Indonesia selain wajib mampu memanfaatkan semua unsur kelautan di sekelilingnya buat kesejahteraan masyarakat & kemajuan bangsa, pula harus bisa menghadirkan kekuatan keamanan laut yang memadai, semacam sea and coast guard, guna menjaga keamanan

perairan Indonesia dari berbagai tindak pelanggaran hukum.

Subscribe to receive free email updates:

Post a Comment

Previous Post Next Post